Manfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015
Ekonomi

Manfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015

by Sherra
Tue, 10-Nov-2015

Sudah dengar tentang Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015?
Direktorat Jenderal [Ditjen] Pajak Kementerian Keuangan memberikan kesempatan dan mendorong Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP, menyampaikan Surat Pemberitahuan [SPT], membetulkan SPT, serta melakukan pembayaran pajak. Ditjen Pajak akan menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak hanya di tahun 2015 ini lho.

Wajib Pajak yang baru mendaftar berkesempatan untuk terbebas dari sanksi administrasi yang timbul karena keterlambatan penyampaian SPT maupun keterlambatan penyetoran pajak.

Begitu pula untuk Wajib Pajak yang belum pernah manyampaikan SPT atas Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya serta Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya, diharapkan untuk segera menyampaikan SPT sekaligus melunasi pajak yang terutang. Aturan baru menjamin kebebasan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT maupun keterlambatan penyetoran pajak. Tentunya dengan syarat, Wajib Pajak harus melaporkan SPT di tahun 2015, sekaligus melunasi pajak yang terutang sesuai pelaporan tersebut.

Sedangkan bagi Wajib Pajak yang sudah menyampaikan SPT namun belum menjelaskan kondisi yang sebenarnya dalam SPT tersebut diharapkan segera melakukan pembetulan SPT sekaligus melunasi kekurangan pajak yang terutang. Misalnya, adanya pengurangan omset penjualan atau kurang melaporkan penghasilan yang diperoleh.

Lalu, gimana cara menghapus sanksi pajak?

Pada Tahun Pembinaan Wajib Pajak, sanksi administrasi dapat dihapuskan dengan cara sebagai berikut:

  • mengajukan 1 [satu] permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk setiap 1 [satu] Surat Tagihan Pajak;
  • permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  • permohonan tersebut ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan dan tidak dapat dikuasakan; serta
  • disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Permohonan tersebut juga dilampiri beberapa dokumen sebagai berikut:

  • surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak dan/atau Pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan, ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,- oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan;
  • fotokopi SPT atau SPT Pembetulan yang disampaikan atau print-out SPT jika penyampaiannya melalui dokumen elektronik;
  • fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT Pembetulan;
  • fotokopi Surat Setoran Pajak [SSP] atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan;
  • fotokopi Surat Tagihan Pajak [STP].

Nah, seluruh masyarakat dan Wajib Pajak jangan lewatkan kesempatan ini ya. Hal ini juga bisa memberikan dukungan positif dalam pencapaian target penerimaan negara dari pajak. [][teks @saesherra/berbagai sumber | foto pajak.go.id]