}
Sistem Pajak dan Kehancuran Kedatuan Sriwijaya
Fakta

Sistem Pajak dan Kehancuran Kedatuan Sriwijaya

by Intern 2
Thu, 30-Nov-2017

Ketika Kedatuan Sriwijaya berkembang pesat dan wilayah kerajaan yang sangat luas, Bandar Pelabuhan Sriwijaya yang berada di Palembang, menjadi ramai oleh para pedagang yang berdatangan, mulai dari China, Hindustan, Persia, Arab, Biksu Seperti I-Tsing, dan Vajra Bodhi dari Atisha.

Selain Pulau Sumatera yang saat itu dikuasai, Kerajaan Sriwijaya juga menguasai Selat Malaka, yang menjadi jalur penting pelayaran perdagangan dari India, Persia, dan Arab, serta Tiongkok saat itu. Ketika masa kejayaan, kapal-kapal yang melewati selat dan yang bersandar pun dikenakan pajak yang sangat tinggi bagi Kerajaan Sriwijaya.

Tulisan Buzurg bin Shahriyar Al-Ramhurmuzi, dalam jurnal pelayaran: Aja’ib Al-Hind, mengatakan penguasa Sriwijaya meminta 20.000 Dinar sebelum memberikan izin kepada kapal dagang Arab/Persia untuk melanjutkan pelayaran dari maupun ke Tiongkok. Para pedagang yang datang menuju Bandar Sriwijaya, akan dipandu orang suku laut, yang loyalis dengan Kerajaan Sriwijaya. Mereka akan menggiring pedagang masuk ke wilayah Sriwijaya, untuk menaati sistem perpajakan kerajaan. Para suku laut juga mengusir bajak laut, yang mengganggu pedagang yang ingin datang ke pelabuhan milik Sriwijaya.

Selain hasil bumi yang melimpah, dari seluruh wilayah kekuasaan Kedatuan Sriwijaya, pajaklah yang menjadi sumber pendapatan tertinggi bagi Kedatuan Maritim terbesar di Nusantara itu. Karena pajak yang sangat tinggi, membuat para pedagang dari Tamil, bersekutu dengan Kerajaan Chola di India Selatan, yang semula bersahabat dengan Kerajaan Sriwijaya untuk menyerang Kedatuan Maritim itu. Pada serangan kedua Kerajaan Chola, Kerajaan Sriwijaya berhasil diporak-porandakan, dan Kerajaan Chola menahan Raja Sangrama-Vijayottunggawarman yang bertahkta saat itu. Serangan itu ditulis di Prasasti Tanjore, yang berada di India. Akibat serangan itu, kerajaan lain yang berafiliasi dengan Sriwijaya, juga melepaskan diri, dan berniat menduduki daerah strategis milik Kerajaan Sriwijaya. [][teks @apra_manuela, jalurrempah.com l foto @apra_manuela, republika.co.id]