}
Kemenhub Bahas Pencegahan Kecelakaan di Perlintasan Kereta
News

Kemenhub Bahas Pencegahan Kecelakaan di Perlintasan Kereta

by Intern 2
Wed, 23-Aug-2017

Untuk mendukung keselamatan perkeretaapian Indonesia, Kementerian Perhubungan menggelar diskusi terbatas dengan judul “Permasalahan & Upaya Meminimalkan Risiko Kecelakaan Pada Perlintasan Sebidang”, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, [22/8].

Dalam kegiatan ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai keynote speech, mengatakan bahwa perlintasan sebidang yang tak berizin akan ditutup, untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan di jalan. Banyaknya perlintasan sebidang yang tak berizin menyebabkan terjadinya sejumlah kecelakaan di perlintasan kereta.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Edi Nursalam, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie, dan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia [YLKI] Tulus Abadi.

Edi Nursalam dalam pemaparannya mengatakan, bahwa perlintasan sebidang itu harus berizin, mempunyai rambu-rambu sesuai UU yang berlaku, dan disediakan pemerintah setempat. Sebagai Direktur Keselamatan Perkeretaapian, dia juga sangat geram dengan penolakan penutupan perlintasan sebidang ilegal ini, sampai dia mengatakan bahwa harus ada korban tewas dahulu, baru dapat ditutup.

Sedangkan menurut Alvin Lie, tantangan untuk menutup perlintasan sebidang ilegal yang dihadapi oleh perkeretaapian di Indonesia sangat besar, antara lain: selain penolakan pelintas yang melewati perlintasan ilegal itu dan juga oleh warga sekitar, ternyata perangkat pemerintah [DPRD dan Walikota/Bupati] juga ikut menolak penutupan tersebut.

Perlintasan sebidang yang ilegal menyebabkan tidak adanya penanggungjawab, sehingga berbahaya jika dilalui pengendara. Oleh karena itu, Edi Nursalam mempersilakan kepada daerah manapun untuk membuat surat izin mengenai kelegalan perlintasan sebidang, dengan izin maksimal 3 tahun, kemudian ditutup. [][teks @apra_manuela | foto dok. @apra_manuela, bisnis.com]