}
Pemerintah Cabut Sertifikasi Halal dari MUI
News

Pemerintah Cabut Sertifikasi Halal dari MUI

by Yogira
Mon, 16-Oct-2017

Terhitung Rabu [10/10], Pemerintah resmi mengelola sertifikasi halal, yang selama ini dalam penanganan Majelis Ulama Indonesia [MUI]. Ambil alih wewenang itu sejalan dengan mulai beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal [BPJPH] di bawah Kementerian Agama RI.

“Berharap dengan kehadiran badan ini di lingkungan Kemenag, akan ada perubahan yang lebih baik, khususnya di industri halal," jelas Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, seperti yang diberitakan antaranews.com [11/10].

Lukman Hakim menyebutkan, pembentukan BPJPH sesuai amanat Undang-Undang [UU] Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [JPH]. Dengan demikian, BPJPH disiapkan menjadi lembaga yang mengelola proses administrasi terhadap registrasi sertifikat halal.

Adanya pencabutan sertifikasi halal dari MUI, kemudian ditangani BPJPH, memang sempat terjadi pro dan kontra. Yang kontra menilai bahwa pembentukan BPJPH telah mencabut kewenangan MUI. Apalagi MUI sudah berperan dalam menerbitkan label dan sertifikasi halal sejak 6 Januari 1989, bahkan sudah dikenal luas secara internasional.

Lukman Hakim menyebutkan, dalam soal sertifikat halal, kemententriannya melalui BPJPH berwenang dalam soal UU JPH dan penerbitan sertifikasi halal yang transparan, dibuat semudah mungkin, tanpa ada pungutan biaya sama sekali, dan berbasis online.

Meski begitu, menurut Lukman Hakim, bukan berarti adanya BPJPH, peran MUI diabaikan. MUI akan menjadi auditor terhadap produk yang didaftarkan.

“Sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal, harus ada keputusan MUI terkait dengan kehalalan produk tersebut,” ujar Lukman.

MUI juga tetap berperan dalam mengeluarkan fatwa halal pada produk yang didaftarkan di BPJPH. Jadi, BPJPH dan MUI tetap bekerjasama dalam menerbitkan sertifikasi halal dan pengawasan produk di Indonesia. [][teks @yogirudiat/antaranews.com, berbagai sumber | foto muslimeater.com, gresnews.com]