Hentikan Perkawinan Anak Usia Dini!
Social

Hentikan Perkawinan Anak Usia Dini!

by Sherra
Wed, 29-Jul-2015

Sejak 1984, setiap 23 Juli ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional. Hari peringatan ini sebagai bentuk komitmen dalam memperingati perlindungan hak anak di Indonesia, sebagaimana  diatur dalam pasal 28B UUD 1945 soal jaminan Hak Anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan. Jaminan tersebut juga telah disahkan di beberapa konvensi internasional, khususnya  The Convention on the Rights of the Child [“Konvensi Hak-Hak Anak”], dan disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Namun, kewajiban-kewajiban tersebut tidak didukung karena adanya kelemahan komitmen pemerintah Indonesia dalam perlindungan anak perempuan mengenai masalah batas usia perkawinan yakni 16 tahun yang masih terhitung dini dan bahkan dilegalisasi oleh UU perkawinan.

Perkawinan anak pada usia dini adalah praktek yang banyak terjadi di berbagai negara, melintasi agama, budaya, ras dan etnisitas suku. Dampaknya? Akan menjadi persoalan pembangunan yang melibatkan 15 juta anak perempuan di seluruh dunia dan memberikan pengaruh signifikan dalam keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan 4 dan 5 Millenium Development Goals [MDGs] yaitu menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu.

Perkawinan anak di bawah umur menjadi ancaman serius bagi kehidupan anak perempuan dan keturunannya setelah melakukan perkawinan. Imbasnya,  anak-anak perempuan harus menghentikan pendidikan mereka, memiliki potensi kematian lebih tinggi, dan terjebak dalam kemiskinan. Padahal mereka berhak untuk hidup dengan aman dan menikmati hak dasar sebagai manusia.

Indonesia seharusnya berupaya lebih keras dan nyata dalam melindungi masa depan anak, remaja dan kaum muda dari munculnya lingkaran kemiskinan berulang, kesehatan reproduksi, kekerasan, dan diskriminasi yang muncul sebagai akibat dari perkawinan dini.  

Dalam hal ini, Koalisi 18+ menilai bahwa salah satu masalah legilasi Indonesia yang harus menjadi perhatian saat ini adalah Pasal 7 ayat [1] dan [2] UU Perkawinan Anak. Selama ketentuan tersebut masih ada, peluang praktek perkawinan anak akan terus marak terjadi dan menjadi penyumbang angka tertinggi gagalnya Indonesia dalam memenuhi hak-hak dasar anak.

Atas kondisi itulah, kita berharap pemerintah Indonesia segera merespons perubahan undang-undang yang menutup peluang praktik perkawinan anak perempuan di Indonesia. [][teks @saesherra/press release| foto familiesforsurvival.org, girlsnotbrides.org]